Sistem perekonomian ada dua yaitu system kapitalis
dan system sosialis. Sistem perekonomian kapitalisme yang murni menghendaki
adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi
oleh pemerintah. Kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh
para individu. Sedangkan dalam system perekonomian sosialis, menghendaki semua
aktivitas ekonomi adalah tanggungjawab pemerintah. Oleh karena itu, peranan
pemerintah dalam system perekonomian sosialis sangat besar.
Kedua system tersebut masing-masing mempunyai
kekurangan dan kelebihan. Pada masa sekarang ini tidak tampak ada system
kapitalis atau system sosialis murni yang berlaku dalam perekonomian. Tetapi
system perekonomian yang berlaku sekarang merupakan system perekonomian yang
bersifat campuran antara system perekonomian kapitalis dan sosialis.
Peranan pemerintah dalam perekonomian dapat
diibaratkan seperti seorang pemimpin rumah tangga yang melakukan berbagai upaya
untuk mempertahankan kondisi keseimbangan system perekonomian yang mempunyai
beberapa tujuan antara lain :
Keseimbangan perekonomian agar dapat memenuhi
kebutuhan para pelaku ekonomi, yang terdiri atas produsen, konsumen, dan
lembaga penunjang ekonomi pada setiap saat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut
perlu dilakukan pemeliharaan pemupukan cadangan (stock) kebutuhan pangan,
listrik, bahan baker minyak dan devisa negara dalam jumlah yang cukup.
Membangun system perekonomian dalam bentuk system
kelembagaan ekonomi, system perundang-undangan dan peraturan kebijakannnya,
system pengelolaan manajemen pemerintahan, perumusan kebijakan ekonomi, juga
system distribusi dan pengembangan infrastuktur publik, misalnya jaringan
jalan, pelabuhan dan lapangan terbang, system telekomunikasi dan lain
sebagainya.
Terus mengawasi agar terjadi perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi
Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah
mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut
pemerintah dapat ikut campur baik secara aktif maupun pasif. Proses pemupukan cadangan
atau capital stock dilakukan pemerintah dengan melakukan perencanaan ekonomi
makro dengan menetapkan target-target pembangunan di sektor riil, fiskal dan
moneter. Target tersebut dirumuskan dengan memperhatikan system ekonomi,
partisipasi pelaku ekonomi, sumber pendanaan, dan berbagai kebijakan ekonomi
yang diperlukan.
Menurut kaum klasik mengatakan bahwa yang penting
bagi Pemerintah adalah tidak mengerjakan aktivitas – aktivitas yang telah
dikerjakan oleh para individu, entah itu baik atau jelek , tetapi Pemerintah
hendaknya mengerjakan aktivitas – aktivitas yang sama sekali tidak / belum
pernah dikerjakan oleh sector swasta baik secara perorangan maupun bersama –
sama.
Menurut Adam Smith( klasik ) , Pemerintah memiliki 3
fungsi yaitu :
1.
Fungsi pemerintah untuk memelihara
keamanan dalam negeri dan pertahanan.
Agar warganegara dapat melakukan kegiatan usaha
dengan tenang dan nyaman\
2. Fungsi pemerintah untuk
menyelenggarakan peradilan.
Agar
setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama
3. Fungsi pemerintah untuk
menyediakan barang-barang yang tidak disediakan.
Agar
warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.
Tentang
barang Publik
Barang publik merupakan barang, jasa, atau sistem
yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada
warga negaranya
Contoh barang publik:
Ø infrastruktur, seperti jalan
raya, jembatan, pelabuhan, dll
Ø sistem pertahanan keamanan
Ø sistem peradilan
Pengadaan barang publik dapat dilakukan oleh pemerintah
atau perusahaan
Sifat-sifat barang publik:
— Tidak eksklusif. Pemilik barang
tidak bisa mencegah seseorang untuk menggunakan barang tersebut. Pengguna
barang tidak bisa dipaksa untuk membayar. Misalnya Taman Monas, jalan raya,
masjid, dll
— Tidak ada persaingan dalam
penggunaan barang publik. Penggunaan barang publik oleh seseorang tidak
menyebabkan kepuasan orang lain untuk menggunakan barang tersebut menjadi
berkurang. Contoh: kepuasan seseorang yang menghirup udara segar di taman kota
tidak berkurang karena adanya orang lain yang melakukan hal yang sama.
— Terdapat barang publik yang
tidak eksklusif, tetapi kepuasan penggunanya akan turun karena banyaknya
pengguna pada suatu waktu tertentu.
— Misalnya, karena banyaknya mobil
yang menggunakan jalan raya sehingga menjadi macet. Dalam hal ini, walaupun
penggunanya tidak dipungut bayaran, namun kepuasan pengguna menjadi berkurang.
— Sebaliknya, terdapat juga
barang-barang publik yang eksklusif, namun tidak ada persaingan bagi
penggunanya.
— Misalnya penggunaan internet dan
fasilitas telekomunikasi. Untuk menggunakan barang tersebut tidak gratis, namun
seorang pengguna tidak terganggu kepuasannya karena adanya orang lain yang
menggunakan produk yang sama.
Perilaku Pemerintah Terhadap penyediaan barang
publik
Kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang-barang
publik
Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk
menyediakan seluruh barang publik yang diperlukan warganegaranya
Pemerintah dapat mengajak rumah tangga perusahaan
untuk menyediakan barang-barang publik, terutama untuk barang-barang publik
yang memiliki rivalry tinggi, seperti internet, telepon selular, lapangan golf,
TV cable, dll
Untuk barang-barang publik yang memiliki tingkat
rivalry rendah seyogyanya disediakan oleh pemerintah.
Menurut Montesqieu ( klasik ), kekuasaan negara
dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam
prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para
pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Peranan
Pemerintah dalam perekonomian yaitu :
4. Menetapkan kerangka hukum
(legal framework) yang melandasi suatu perekonomian.
5. Mengatur/meregulasi
perekonomian dengan alat subsidi dan pajak.
6. Memproduksi komoditas tertentu
dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit , penjaminan pinjaman dan
asuransi.
7. Membeli komoditas tertentu
termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan.
8. Meredistribusikan (membagi
ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya
9. menyelenggarakan sistem jaminan
sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin dan
sebagainya.
Ø Peran pemerintah dalam
perekonomian modern terbagi menjadi :
1. Peran alokasi
a. Pada dasarnya sumber daya yang
dimiliki suatu negara adalah terbatas.
b. Pemerintah harus
menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan
untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk
memproduksi barang-barang individu
c. Pemerintah harus
menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar
harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh
rumah tangga perusahaan
2. Peran distribusi
a. Pemerintah harus membuat
kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara
efisien.
b. Pemerintah harus membuat
kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat,
misalnya melalui kebijakan:
perpajakan
subsidi
pengentasan kemiskinan
transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah
miskin
bantuan pendidikan
bantuan kesehatan, dll
3. Peran stabilisasi.
a. Pada pemerintahan modern saat
ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta /
perusahaan.
b. Pemerintah lebih
berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal:
Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu
sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain
Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif :
inflasi terkendali
sistem keamanan terjamin
kepastian hukum terjaga
Peran Pemerintah secara Riil.
Peran pemerintah di sektor riil yaitu pemerintah
akan menggerakkan potensi permintaan agregat (agregate demand) di masyarakat,
agar dapat direaliasasikan dalam bentuk produksi dan pemupukan cadangan
logistic yang tersedia di pasar, minimal meliputi kebutuhan sandang pangan,
listrik, bagan bakar minyak, dan kebutuhan dasar konsumen lainnya.
Di sektor fiskal, pemerintah akan melakukan berbagai
upaya untuk penggalangan sumber dana dari dalam negeri terutama melalui
kegiatan perpajakan (taxation) yang semakin meningkat, tanpa membuat lesu
kegiatan produksi dan investasi.
Sedangkan di sektor moneter pemerintah akan memelihara
kebutuhan jumlah uang beredar (money supply), berikut cadangan devisa yang
diperlukan untuk membiayai kegiatan impor dan lalu lintas pertukaran mata uang
asing.
Hal-hal yang berkenaan dengan peekonomian nasional
telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, yaitu :
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesare-besar untuk kemakmuran rakyat
Perekonomian ansional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Penjelasan dari beberapa pasal diatas adalah sebagai
berikut :
Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi,
produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan
anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran
orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan. Bangun perusahhan yang sesuai dengan itu adalah
koperasi.
Perekonomian berdasar atas asa demokrasi ekonomi,
kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ahrus dikuasai oleh negara. Kalau
tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat
banyak yang ditindasinya.
Hanya perusahan yang tidak menguasai hajat hidup
orang banyka boleh ada ditangan orang-seorang.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam
bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kesimpulan:
Jadi Pemerintah memiliki peran yang sangat penting
dalam perekonomian , baik secara penuh maupun tidak penuh :
Secara Penuh pemerintah sebagai :
Ø Pemilih
Ø Pengatur
Ø Perencana
Ø Pelaksana
Ø Pengawas
Keterangan :
Penuh atau tidak tergantung sifat / sector
pemerintah / swasta ,
3 kriteria penting yaitu :
1. strategis , proyek sector itu merupakan ukuran
untuk kehidupan ekonomi social, hal tersebut menjadi barometer maju / tidaknya
masalah ekonomi nasional.
2 . keamanan , seperti pabrik senjata dan
keamanan lain.
3 . politik ekonomi luar negeri, seperti ASEAN.
Secara Tidak penuh .
Seperti yang ada pada pasal 33 ayat 2
“menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” tidak mutlak
dikuasai oleh Negara , karena swasta dapat mengelolanya tetapi pemerintah
sebagai pengawas, pengatur , dan perencana jalannya aktivitas tersebut.
sumber
No comments:
Post a Comment