Jumlah penduduk Indonesia saat ini
tercatat 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,49 persen. Jika laju
pertumbuhan penduduk tetap pada angka itu, pada 2045 jumlah penduduk
Indonesia diperkirakan mencapai 450 juta jiwa.
Jumlah itu bisa saja terjadi karena saat
ini jumlah anak yang diinginkan oleh keluarga Indonesia lebih tinggi
dari tingkat fertilitas 2,6 persen per ibu.
"Umumnya kalau ditanya mereka mengatakan
ingin mempunyai anak lebih dari tiga, antara empat sampai lima, dan
kalau itu dilakukan sudah pasti fertilitasnya naik dan akan berpengaruh
pada laju pertambahan penduduk," katanya.
Pertumbuhan penduduk 1,49 persen jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ideal untuk Indonesia yang hanya 0,5 persen.
Menurut Kepala Lembaga Demografi
Universitas Indonesia Sonny Harry Harmadi, ancaman ledakan penduduk
menjadi nyata karena hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan laju
pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari asumsi 1,3 persen.
Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Berencana pada masa pemerintahan Presiden Suharto, Haryono Suyono
mengatakan, ancaman ledakan penduduk Indonesia saat ini lebih besar
dibanding 1970-an.
"Sekarang jumlah penduduk di bawah 15 tahun sekitar 60-65 juta jiwa tapi penduduk 15-60 tahun sekitar 150 juta," katanya.
Jika penduduk dewasa ini subur dan
masing-masing mempunyai anak satu saja, jumlah anak yang dilahirkan oleh
keluarga muda ini sudah dua atau tiga kali dari jumlah anak yang
dilahirkan keluarga muda pada 1970.
Menurut Haryono, anak-anak yang
dilahirkan sekarang jauh lebih sehat dibanding kondisi 1970 sehingga
tingkat kematian anak menurun drastis di bawah 50 persen, dan dengan
sendirinya mereka akan menambah jumlah penduduk dengan kecepatan jauh
lebih tinggi.
Ledakan jumlah penduduk akan membawa
berbagai dampak buruk seperti sampah, banjir, kemacetan lalu lintas,
kesulitan akses air bersih, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan
krisis pangan.
Menurut Perwakilan Ikatan Perstatistikan
Indonesia (ISI) Amarsyah Tambunan, ledakan jumlah penduduk juga dapat
berimplikasi pada penyediaan energi dan lahan permukiman serta
meningkatkan degradasi sumber daya alam dan lingkungan.
"Jumlah penduduk yang besar bukan
sekadar jadi masalah ekonomi, tapi juga terkait dengan masalah persoalan
politik dan idiologi," katanya.
Selain itu, ledakan jumlah penduduk
dengan pertumbuhan yang pesat juga berpotensi mengakibatkan perpecahan
bangsa seperti yang dialami Uni Soviet dan Yugoslavia.
Langkah pengendalian
Mengingat berbagai dampak buruk
tersebut, pemerintah harus melakukan langkah pengendalian jumlah
penduduk, serta upaya pengelolaan sumber daya manusia yang tepat
sehingga jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan,
bukan menjadi beban negara.
Salah satu langkah yang bisa diambil
adalah menggiatkan kembali program keluarga berencana yang mengendur
selama beberapa tahun terakhir. Dengan program KB, laju pertambahan
penduduk dapat dikendalikan.
Sonny Harry Darmadi mengusulkan
pemerintah memberikan hadiah kepada keluarga yang memiliki dua anak.
"Mindset masyarakat harus diubah, yaitu memiliki hanya dua anak itu
lebih baik," katanya.
Pemerintah sendiri sudah berupaya meningkatkan infrastruktur layanan program KB termasuk sarana dan prasarana klinik.
Menurut Sekretaris Utama BKKBN Sudibyo
Alimoeso, pada 2010 BKKBN memperbaiki dan membangun 23.500 klinik KB.
Pada 2011, pemerintah juga bakal melatih 35 ribu bidan dan 10.353 dokter
umum agar dapat memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi IUD.
Selain dengan program KB, pemerintah
perlu mengatisipasi masalah yang dapat ditimbulkan oleh ledakan jumlah
penduduk dengan menciptakan banyak lapangan kerja, meningkatkan
pendidikan penduduk, meningkatkan pemerataan penduduk dengan
transmigrasi, dan meningkatkan produksi pangan.
Untuk mengatisipasi ledakan penduduk,
pemerintah menyusun desain induk kependudukan yang meliputi aspek
kualitas, kuantitas, pembangunan keluarga, mobilitas dan administrasi
penduduk. "Saat ini desain induk masih pada tahap penyusunan dan
pembahasan," kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief.
Apa pun langkah dan upaya yang dilakukan
pemerintah, hasilnya tidak akan optimal tanpa partisipasi masyarakat.
Karena itu, semua komponen bangsa wajib turut mencegah ledakan penduduk. Ledakan jumlah penduduk yang akan
membawa berbagai dampak buruk mengancam Indonesia jika laju
pertumbuhannya tidak segera dikendalikan dengan serius.
"Menurut hasil sensus penduduk 2010,
Indonesia menunjukkan gejala ledakan penduduk," kata Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sugiri Syarif.
Jumlah penduduk Indonesia saat ini
tercatat 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,49 persen. Jika laju
pertumbuhan penduduk tetap pada angka itu, pada 2045 jumlah penduduk
Indonesia diperkirakan mencapai 450 juta jiwa.
Jumlah itu bisa saja terjadi karena saat
ini jumlah anak yang diinginkan oleh keluarga Indonesia lebih tinggi
dari tingkat fertilitas 2,6 persen per ibu.
"Umumnya kalau ditanya mereka mengatakan
ingin mempunyai anak lebih dari tiga, antara empat sampai lima, dan
kalau itu dilakukan sudah pasti fertilitasnya naik dan akan berpengaruh
pada laju pertambahan penduduk," katanya.
Pertumbuhan penduduk 1,49 persen jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ideal untuk Indonesia yang hanya 0,5 persen.
Menurut Kepala Lembaga Demografi
Universitas Indonesia Sonny Harry Harmadi, ancaman ledakan penduduk
menjadi nyata karena hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan laju
pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari asumsi 1,3 persen.
Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Berencana pada masa pemerintahan Presiden Suharto, Haryono Suyono
mengatakan, ancaman ledakan penduduk Indonesia saat ini lebih besar
dibanding 1970-an.
"Sekarang jumlah penduduk di bawah 15 tahun sekitar 60-65 juta jiwa tapi penduduk 15-60 tahun sekitar 150 juta," katanya.
Jika penduduk dewasa ini subur dan
masing-masing mempunyai anak satu saja, jumlah anak yang dilahirkan oleh
keluarga muda ini sudah dua atau tiga kali dari jumlah anak yang
dilahirkan keluarga muda pada 1970.
Menurut Haryono, anak-anak yang
dilahirkan sekarang jauh lebih sehat dibanding kondisi 1970 sehingga
tingkat kematian anak menurun drastis di bawah 50 persen, dan dengan
sendirinya mereka akan menambah jumlah penduduk dengan kecepatan jauh
lebih tinggi.
Ledakan jumlah penduduk akan membawa
berbagai dampak buruk seperti sampah, banjir, kemacetan lalu lintas,
kesulitan akses air bersih, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan
krisis pangan.
Menurut Perwakilan Ikatan Perstatistikan
Indonesia (ISI) Amarsyah Tambunan, ledakan jumlah penduduk juga dapat
berimplikasi pada penyediaan energi dan lahan permukiman serta
meningkatkan degradasi sumber daya alam dan lingkungan.
"Jumlah penduduk yang besar bukan
sekadar jadi masalah ekonomi, tapi juga terkait dengan masalah persoalan
politik dan idiologi," katanya.
Selain itu, ledakan jumlah penduduk
dengan pertumbuhan yang pesat juga berpotensi mengakibatkan perpecahan
bangsa seperti yang dialami Uni Soviet dan Yugoslavia.
Langkah pengendalian
Mengingat berbagai dampak buruk
tersebut, pemerintah harus melakukan langkah pengendalian jumlah
penduduk, serta upaya pengelolaan sumber daya manusia yang tepat
sehingga jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan,
bukan menjadi beban negara.
Salah satu langkah yang bisa diambil
adalah menggiatkan kembali program keluarga berencana yang mengendur
selama beberapa tahun terakhir. Dengan program KB, laju pertambahan
penduduk dapat dikendalikan.
Sonny Harry Darmadi mengusulkan
pemerintah memberikan hadiah kepada keluarga yang memiliki dua anak.
"Mindset masyarakat harus diubah, yaitu memiliki hanya dua anak itu
lebih baik," katanya.
Pemerintah sendiri sudah berupaya meningkatkan infrastruktur layanan program KB termasuk sarana dan prasarana klinik.
Menurut Sekretaris Utama BKKBN Sudibyo
Alimoeso, pada 2010 BKKBN memperbaiki dan membangun 23.500 klinik KB.
Pada 2011, pemerintah juga bakal melatih 35 ribu bidan dan 10.353 dokter
umum agar dapat memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi IUD.
Selain dengan program KB, pemerintah
perlu mengatisipasi masalah yang dapat ditimbulkan oleh ledakan jumlah
penduduk dengan menciptakan banyak lapangan kerja, meningkatkan
pendidikan penduduk, meningkatkan pemerataan penduduk dengan
transmigrasi, dan meningkatkan produksi pangan.
Untuk mengatisipasi ledakan penduduk,
pemerintah menyusun desain induk kependudukan yang meliputi aspek
kualitas, kuantitas, pembangunan keluarga, mobilitas dan administrasi
penduduk. "Saat ini desain induk masih pada tahap penyusunan dan
pembahasan," kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief.
Apa pun langkah dan upaya yang dilakukan
pemerintah, hasilnya tidak akan optimal tanpa partisipasi masyarakat.
Karena itu, semua komponen bangsa wajib turut mencegah ledakan penduduk.
sumber
No comments:
Post a Comment